PERCEPATAN VALIDASI DATA DTKS TAHUN 2025 YANG AKURAT DAN TEPAT

Rabu, 22 Januari 2025;

Operator SIKS NG Desa selaku pengelola data DTKS ditingkat Desa serta Tenaga Pendamping SIKS NG Kecamatan Bener mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Percepatan Validasi Data DTKS Tahun 2025 di Aula Kecamatan Bener pada Hari Rabu, 22 Januari 2025.

Kegiatan Ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk dilakukan penyesuaian terhadap tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi. Dalam Hal ini, tata cara pengusulan data yang baru bukan lagi sepenuhnya tanggungjawab dinas sosial sendiri di daerah, namun ada pembagian wewenang dan tanggung jawab dengan pemerintah desa/kelurahan yang berkolaborasi dengan Ketua RT/RW serta Tokoh Masyarakat untuk pengusulan dan penidaklayakan data.

Bagaimana Tata Cara Melakukan Pemutakhiran Data?

• Usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa /kelurahan (sumber data dari RT/RW, Kepala Dusun, Kepala Desa, Perangkat Daerah di wilayah masing-masing).
• Musyawarah desa /kelurahan dapat di laksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
• Musyawarah desa atau nama lain dihadiri oleh : pemerintah desa/kelurahan, badan permusyawaratan desa (BPD), dan Unsur Masyarakat
• Hasil Musyawarah dituangkan ke dalam Berita Acara Musdes/Muskel
• Hasil data dari Musyawarah tersebut di Entri / di Update ke dalam Aplikasi SIKS-NG oleh Masing-masing Operator SIKS-NG Desa/kelurahan sesuai Jadwal.

Siapa saja yang perlu dilakukan Pemutakhiran?

Kapan Jadwal Pemutakhiran, Pengusulan, dan Penonaktifan Data DTKS?

Dapat dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan :

• Untuk Pemuktahiran Data Meninggal dunia, Pindah, Pembaharuan data Capil, Ibu Hamil dan klasifikasi Disabilitasdapat dilakukan setiap hari.
• Usulan JKN PBI Khusus sudah Masuk dalam DTKS dimulai dari minggu pertama sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan
• Usulan Penonaktifan Bansos dan Penerima Bansos dan DTKS dimulai dari tanggal 15 (lima belas) sampai dengan 5 (lima) hari sebelum hari terakhir (H-5) setiap bulan

Kesimpulannya, perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antara Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti RT/RW, PKK, dan Karangtaruna serta Tokoh Masyarakat dan BPD dengan Pemerintah Desa untuk bisa mendapatkan Data DTKS yang valid dan akurat.